Kamis, 06 September 2012


Ijin Tempat Usaha/Ijiin Gangguan (HO)

A. Dasar Hukum:
  1. Perda Kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan
  2. Keputusan Bupati Banyumas No. 112 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Ganggguan
B. Persyaratan Administrasi
  1. Permohonan baru
    • Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
    • Ijin lokasi bagian usaha tertentu;
    • Foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
    • Foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi pemohon koperasi;
    • Foto copy Sertifikat atau surat tanah lain yang dilegalisir oleh Kapala Desa/Kelurahan setempat;
    • Foto copy NPWP dan atau NPWP daerah perusahaan yang bersangkutan;
    • Persetujuan tertulis dari tetangga (dalam hal tetangga tidak mau memberikan persetujuan, maka diterbitkan Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang menerangkan bahwa usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan gangguan bahaya dan kerugian terhadap lingkungan setelkah diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Ijin Gangguan);
    • Surat Perjanjian/Pernyataan Penggunaan tanah apabila usaha tersebut didirikan di atas tanah milik orang lain.
  2. Permohonan Daftar Ulang/Perpanjangan
    • Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
    • Foto copy KTP bagi perorangan
    • Foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
    • Foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi pemohon koperasi;
    • Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhair;
    • Foto copy Sertifikat atau surat tanah lain yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
    • Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
    • Surat Perjanjian/Pernyataan Penggunaan tanah apabila usaha tersebut didirikan diatas tanah milik orang lain.




  1. Pemindahtanganan Ijin
    • Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
    • Foto copy KTP nagi perorangan
    • Foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
    • Foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi pemohon koperasi;
    • Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
    • Foto copy Ijin Ganggguan yang habis masa berlakunya;
    • Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
    • Surat Perjanjian/Pernyataan Penggunaan tanah apabila usaha tersebut didirikan diatas tanah milik orang lain;
    • Foto copy surat kematian pemegang ijin dan surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris bahwa ijin dibaliknamakan kepada pemohon yang dilegalisir oleh pejabat wilayah setempat atau foto copy surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang.
C. Retribusi
Tabel tarif Retribusi Ijin Gangguan, dihitung dalam besaran rupiah (Rp.) per M2 dari luasan area lokasi usaha. Dipetik dari Keputusan Bupati Banyumas No. 112 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Ganggguan.
Klasifikasi Usaha
Besar
Sedang
Kecil
Klasifikasi Gangguan
T
S
R
T
S
R
T
R
S
Klasifikasi Lokasi
Arteri
1.000
850
700
900
750
600
800
650
500
Kolektor
950
800
650
850
700
550
750
600
450
Lokal
900
750
600
800
650
500
700
550
400
Lingkungan
850
700
550
750
600
450
650
500
350
Contoh:

Pemohon Ijin Gangguan untuk pendirian gudang dii Jl. Suparjo Rustam Sokaraja (klasifikasi jalan ARTERI) luas yang dimohon 9.000 M2 modal Rp. 25.000.000,-
Cara menghitung retribusi:
  • Klasifikasi tempat usaha BESAR dan tingkat gangguan SEDANG, klasifikasi jalan ARTERI sehingga jatuh pada standard satuan per M2 = Rp. 850,-
  • Jadi retribusi: Luas yang dimohon x standard satuan M2
9.000 M2 x Rp. 850,- = Rp. 7.650.000,-

D. Masa Berlaku
Masa berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib daftar ulang.


E. Waktu Proses
Waktu standard pelayanan minimal 6 (enam) hari kerja bila semua persyaratan dipenuhi dan benar.
Contoh : Izin Gangguan HO Kecamatan
Pengertian
:
Pemberian Izin tempat Usaha kepada Orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, dan atau kerugian atau bahaya.
Dasar Hukum
:
Perda Nomor 09 Tahun 2000 dan Keputusan Walikota Nomor 184 tahun 2004
Instansi Pemroses
:
Kasi Trantib Kecamatan
Instansi Pemberi Pertimbangan
:
Bagian Pengembangan Perekonomian
Syarat-syarat Kepemilikan
:
  1. Izin Tetangga
  2. Fotocopy KTP
  3. Fotozopy KTP Pemilik Tanah
  4. Mengisi Formulir Permohonan
  5. Fotocopy Sertifikat, Leter C atau Akte Jual Beli
  6. Fotocopy IMB
  7. Fotocopy Lunas PBB
  8. Gambar Dasar
Teknis Pemrosesan
:
  1. Pendaftaran;
  2. Pemberkasan;
  3. Pemeriksaan Lokasi Usaha;
  4. Berita Acara Pemeriksaan;
  5. Rapat SPSA;
  6. Rekomendasi SPSA;
  7. Pembuatan Format SK.HO
Bentuk Perizinan
:
Izin gangguan HO (Hinder Ordonansi )
Kewenangan Penanda Tanganan
:
Camat.
Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan
:
12 hari kerja
Jangka Waktu Berlakunya
:
Selama belum berubah jenis, lokasi, dan nama perusahaan diwajibkan selama 5 tahun sekali daftar ulang

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar